Oleh Anwari WMK
MASIHKAN
Indonesia negeri agraris? Inilah pertanyaan besar yang hingga kini tak pernah
sirna berkecamuk di benak kesadaran publik. Pada satu ssi, hamparan sumber daya
alam merupakan realitas obyektif yang meniscayakan Indonesia sepenuhnya
berkedudukan sebagai negeri agraris. Tetapi pada lain sisi, cetak-biru politik
perekonomian nasional tak dirancang serius serta tak ditangani secara
sungguh-sungguh sebagai fundamen dasar untuk mengukuhkan keberadaan Indonesia
sebagai negeri agraris yang bermartabat di Planet Bumi. Kekurangan pangan yang
terjadi sewaktu-waktu karena berbagai sebab, misalnya, tak direspons secara
elegan dengan upaya saksama penguatan secara utuh peran pertanian. Pilihan
pragmatis yang ditempuh rezim-rezim kekuasaan malah mengimpor tanpa jedah
komoditas-komoditas pangan.
Dalam
kaitannya dengan kecenderungan-kecenderungan global kehidupan Planet Bumi pada
abad XXI kini, Indonesia harus mempertimbangkan munculnya realitas baru yang
dinomenklaturkan sebagai masyarakat
pasca-industri. Realitas baru ini menentukan tata kelola
sosial-politik-ekonomi. Sebagaimana diketahui, kehidupan pada era
pasca-industri bercorak inovatif-imajinatif. Jika pertanian tak tertangani
dengan baik [justru di tengah besarnya potensi], maka Indonesia bakal kesulitan
menjawab tantangan-tantangan riil yang diledakkan oleh situasi dan perkembangan
pasca-industri. Sebagai bangsa, Indonesia bakal terbentur jalan buntu menjawab
tantangan masyarakat pasca-industri.
Untuk
sementara waktu, memang masih belum cukup signifikan jumlah populasi penduduk
yang bergerak dalam lapangan-lapangan kehidupan khas pasca-industri. Tetapi
dalam satu atau dua dekade ke depan, bakal terbentuk kompetensi-kompetensi
kreatif di kalangan generasi muda yang berkemampuan tinggi mersespons segala
macam aksioma dalam dinamika kehidupan pasca-industri. Mereka inilah yang kelak
mengisi lapisan kelas kreatif (creative
class) dan turut serta menentukan daya saing Indonesia di belantika
hubungan antar-bangsa di dunia. Dalam konteks ini, pertanian mustahil
dimarginalkan. Kestabilan masyarakat pasca-industri justru mempersyaratkan
berwibawanya tata kelola pertanian sebagai faktor penentu kemandirian nasional.
Sudah sejak
lama kita mencatat, bahwa pertanian tak hanya bertali-temali dengan kondisi
geografis pedesaan. Jauh lebih kompleks dari itu, pertanian berdimensi
struktural dan kultural. Pertanian dalam dimensi struktural berhubungan dengan
pola pemanfaatan sumber daya, organisasi sosial, kerangka kerja kelembagaan dan
peran signifikan jajaran pemerintahan di daerah. Pertanian dalam dimensi
kultural terkait dengan fungsinya sebagai pilar penyanggah berlangsungnya
transformasi kehidupan masyarakat. Pertanian bertahan justru untuk memberi
jaminan bahwa Indonesia sebagai bangsa tak terseok-seok oleh gerak dinamis
perkembangan pasca-industri.
Skema di bawah
ini menunjukkan, tak terelakkannya transformasi, dari industri menuju
pasca-industri. Skema tersebut merupakan gambaran umum tentang corak peradaban
dan kebudayaan umat manusia pada abad XXI. Penanda-penanda pokok dari kehadiran
realitas pasca-industri adalah semakin determinatifnya peran gagasan, imajinasi dan estetika sebagai
variabel penentu timbulnya prakarsa-prakarsa kemakmuran dan kesejahteraan
berdimensi keadilan sosial.
Pada fase
perkembangan yang lebih matang, arti penting gagasan, imajinasi dan estetika
semakin diglorifikasikan atau kian digelorakan oleh revolusi teknologi
informasi dan telekomunikasi. Pada lanskap persoalan yang lain, transformasi
ini niscaya diberlakukan demi mengoreksi kesalahan industri yang telah
mencetuskan berbagai macam ketidakadilan, dari sejak timbulnya eksploitasi
manusia berdasarkan argumen “rasionalitas pasar kerja” hingga pada munculnya
eksploitasi ekosistem yang bermuara pada degradasi lingkungan. Dan ternyata,
sebagaimana tertera dalam gambar di atas, transformasi industri menuju
pasca-industri membutuhkan daya dukung pertanian. Terutama melalui aktualisasi
kapasitas produksi pangan dan hortikultura, pertanian tak pernah kehilangan
sukma kemanusiaan dalam hal mengawal perubahan-perubahan besar dan mendasar
untuk kemaslahatan hidup peradaban umat manusia.
Apa yang
kemudian mendesak ditata dengan cermat adalah menjadikan pertanian sebagai benang merah yang menghubungkan secara
berjenjang tiga ranah kehidupan sekaligus, yaitu dari desa ke kota menuju dunia. Desa-kota-dunia diperlakukan
sebagai trio domain yang seutuhnya dirajut oleh kedigdayaan sektor pertanian
sebagai variabel pendukung transformasi dari industri ke pasca-industri. Desa
diperlakukan sebagai domain produksi yang berwibawa, sokoguru kemandirian
bangsa. Kota diskenariokan berkedudukan sebagai domain yang mengetalasekan
produk-produk genuine, hasil cipta
karsa masyarakat pedesaan. Semnetara dunia, diposisikan sebagai pasar berskala
raksasa yang mampu mencerap output
atau produk pertanian.
Persis
sebagaimana terbentangkan dalam skema kedua di atas, pertanian dijadikan
landasan pijak untuk memartabatkan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Realitas
pasca-industri yang senantiasa bercorak global-mondial oleh pertanian direspons
melalui terbentuknya pengertian baru tentang masyarakat dunia sebagai domain pemasaran berskala besar yang begitu
obsesif mencerap produk-produk pertanian nasional. Pertanian Indonesia
dalam hal ini tak dibenturkan dengan realitas baru pasca-industri. Artinya,
transformasi kehidupan tak meninggalkan pertanian, tetapi justru mengukuhkan
pertanian sebagai bagian integral bagi terbentuknya keadaan-keadaan serba
dinamis masyarakat pasca-industri. Maka, rehabilitasi menyeluruh sektor
pertanian sekarang ini jelas tak boleh didorong oleh keterpaksaan yang setengah
hati, namun justru untuk menyambut terbetuknya realitas baru pasca-industri.
Apakah
pertanian bisa diskenariokan bermartabat sebagai elemen masyarakat pasca-industri?
Jawaban terhadap pertanyaan ini bergantung dan ditentukan oleh kepemimpinan
nasional mendatang. Sejauh ini, sumber daya alam dan sumber daya manusia
penggerak sektor pertanian diterbengkalaikan. Kapasitas yang inherent dalam
pertanian tak pernah dikenali secara cermat. Sehingga terabaikan kemampuan
ekosistem pedesaaan sebagai salah satu dasar yang konstruktif menyambut
kehadiran peradaban pasca-industri.
Kepemimpinan
nasional mendatang sejatinya adalah figur protagonis yang mengenggam dan
mengelola kesempatan besar untuk sepenuhnya menjadikan pertanian sebagai faktor
integral terbentuknya tata susunan masyarakat pasca-industri. Pada titik inilah
kepemimpinan nasional mendatang diniscayakan mampu menjelaskan letak sektor
pertanian dalam hamparan realitas baru pasca-industri. Seperti apakah format
politik perekonomian bersukmakan martabat negeri agraris dalam hubungannya
dengan realitas pasca-industri, dikemukakan secara saksama oleh kandidat
pemimpin nasional mendatang. Sang kandidat juga mengemukan agenda-agenda pokok
perubahan substansial pertanian sebagai pilar terwujudnya keadilan sosial dalam
masyarakat pasca-industri.[]
EKONOMI-POLITIK INDONESIA
REDAKSI
* Anwari WMK (Riset dan Penulisan)
* Meddy Iswandarto (Associate)
* Rayhan Afkar Averoes (Associate)
KONTAK
* Telp Seluler: 082113965682, 081808933018
* Email: anwariwmk2010@gmail.com
DONASI
* Rekening BCA: 0840411109
