Martabat Negeri Agraris

Oleh Anwari WMK

MASIHKAN Indonesia negeri agraris? Inilah pertanyaan besar yang hingga kini tak pernah sirna berkecamuk di benak kesadaran publik. Pada satu ssi, hamparan sumber daya alam merupakan realitas obyektif yang meniscayakan Indonesia sepenuhnya berkedudukan sebagai negeri agraris. Tetapi pada lain sisi, cetak-biru politik perekonomian nasional tak dirancang serius serta tak ditangani secara sungguh-sungguh sebagai fundamen dasar untuk mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negeri agraris yang bermartabat di Planet Bumi. Kekurangan pangan yang terjadi sewaktu-waktu karena berbagai sebab, misalnya, tak direspons secara elegan dengan upaya saksama penguatan secara utuh peran pertanian. Pilihan pragmatis yang ditempuh rezim-rezim kekuasaan malah mengimpor tanpa jedah komoditas-komoditas pangan.

Dalam kaitannya dengan kecenderungan-kecenderungan global kehidupan Planet Bumi pada abad XXI kini, Indonesia harus mempertimbangkan munculnya realitas baru yang dinomenklaturkan sebagai masyarakat pasca-industri. Realitas baru ini menentukan tata kelola sosial-politik-ekonomi. Sebagaimana diketahui, kehidupan pada era pasca-industri bercorak inovatif-imajinatif. Jika pertanian tak tertangani dengan baik [justru di tengah besarnya potensi], maka Indonesia bakal kesulitan menjawab tantangan-tantangan riil yang diledakkan oleh situasi dan perkembangan pasca-industri. Sebagai bangsa, Indonesia bakal terbentur jalan buntu menjawab tantangan masyarakat pasca-industri.

Untuk sementara waktu, memang masih belum cukup signifikan jumlah populasi penduduk yang bergerak dalam lapangan-lapangan kehidupan khas pasca-industri. Tetapi dalam satu atau dua dekade ke depan, bakal terbentuk kompetensi-kompetensi kreatif di kalangan generasi muda yang berkemampuan tinggi mersespons segala macam aksioma dalam dinamika kehidupan pasca-industri. Mereka inilah yang kelak mengisi lapisan kelas kreatif (creative class) dan turut serta menentukan daya saing Indonesia di belantika hubungan antar-bangsa di dunia. Dalam konteks ini, pertanian mustahil dimarginalkan. Kestabilan masyarakat pasca-industri justru mempersyaratkan berwibawanya tata kelola pertanian sebagai faktor penentu kemandirian nasional.

Sudah sejak lama kita mencatat, bahwa pertanian tak hanya bertali-temali dengan kondisi geografis pedesaan. Jauh lebih kompleks dari itu, pertanian berdimensi struktural dan kultural. Pertanian dalam dimensi struktural berhubungan dengan pola pemanfaatan sumber daya, organisasi sosial, kerangka kerja kelembagaan dan peran signifikan jajaran pemerintahan di daerah. Pertanian dalam dimensi kultural terkait dengan fungsinya sebagai pilar penyanggah berlangsungnya transformasi kehidupan masyarakat. Pertanian bertahan justru untuk memberi jaminan bahwa Indonesia sebagai bangsa tak terseok-seok oleh gerak dinamis perkembangan pasca-industri.

Skema di bawah ini menunjukkan, tak terelakkannya transformasi, dari industri menuju pasca-industri. Skema tersebut merupakan gambaran umum tentang corak peradaban dan kebudayaan umat manusia pada abad XXI. Penanda-penanda pokok dari kehadiran realitas pasca-industri adalah semakin determinatifnya peran gagasan, imajinasi dan estetika sebagai variabel penentu timbulnya prakarsa-prakarsa kemakmuran dan kesejahteraan berdimensi keadilan sosial.

Pada fase perkembangan yang lebih matang, arti penting gagasan, imajinasi dan estetika semakin diglorifikasikan atau kian digelorakan oleh revolusi teknologi informasi dan telekomunikasi. Pada lanskap persoalan yang lain, transformasi ini niscaya diberlakukan demi mengoreksi kesalahan industri yang telah mencetuskan berbagai macam ketidakadilan, dari sejak timbulnya eksploitasi manusia berdasarkan argumen “rasionalitas pasar kerja” hingga pada munculnya eksploitasi ekosistem yang bermuara pada degradasi lingkungan. Dan ternyata, sebagaimana tertera dalam gambar di atas, transformasi industri menuju pasca-industri membutuhkan daya dukung pertanian. Terutama melalui aktualisasi kapasitas produksi pangan dan hortikultura, pertanian tak pernah kehilangan sukma kemanusiaan dalam hal mengawal perubahan-perubahan besar dan mendasar untuk kemaslahatan hidup peradaban umat manusia.

Apa yang kemudian mendesak ditata dengan cermat adalah menjadikan pertanian sebagai benang merah yang menghubungkan secara berjenjang tiga ranah kehidupan sekaligus, yaitu dari desa ke kota menuju dunia. Desa-kota-dunia diperlakukan sebagai trio domain yang seutuhnya dirajut oleh kedigdayaan sektor pertanian sebagai variabel pendukung transformasi dari industri ke pasca-industri. Desa diperlakukan sebagai domain produksi yang berwibawa, sokoguru kemandirian bangsa. Kota diskenariokan berkedudukan sebagai domain yang mengetalasekan produk-produk genuine, hasil cipta karsa masyarakat pedesaan. Semnetara dunia, diposisikan sebagai pasar berskala raksasa yang mampu mencerap output atau produk pertanian.

Persis sebagaimana terbentangkan dalam skema kedua di atas, pertanian dijadikan landasan pijak untuk memartabatkan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Realitas pasca-industri yang senantiasa bercorak global-mondial oleh pertanian direspons melalui terbentuknya pengertian baru tentang masyarakat dunia sebagai domain pemasaran berskala besar yang begitu obsesif mencerap produk-produk pertanian nasional. Pertanian Indonesia dalam hal ini tak dibenturkan dengan realitas baru pasca-industri. Artinya, transformasi kehidupan tak meninggalkan pertanian, tetapi justru mengukuhkan pertanian sebagai bagian integral bagi terbentuknya keadaan-keadaan serba dinamis masyarakat pasca-industri. Maka, rehabilitasi menyeluruh sektor pertanian sekarang ini jelas tak boleh didorong oleh keterpaksaan yang setengah hati, namun justru untuk menyambut terbetuknya realitas baru pasca-industri.

Apakah pertanian bisa diskenariokan bermartabat sebagai elemen masyarakat pasca-industri? Jawaban terhadap pertanyaan ini bergantung dan ditentukan oleh kepemimpinan nasional mendatang. Sejauh ini, sumber daya alam dan sumber daya manusia penggerak sektor pertanian diterbengkalaikan. Kapasitas yang inherent dalam pertanian tak pernah dikenali secara cermat. Sehingga terabaikan kemampuan ekosistem pedesaaan sebagai salah satu dasar yang konstruktif menyambut kehadiran peradaban pasca-industri.

Kepemimpinan nasional mendatang sejatinya adalah figur protagonis yang mengenggam dan mengelola kesempatan besar untuk sepenuhnya menjadikan pertanian sebagai faktor integral terbentuknya tata susunan masyarakat pasca-industri. Pada titik inilah kepemimpinan nasional mendatang diniscayakan mampu menjelaskan letak sektor pertanian dalam hamparan realitas baru pasca-industri. Seperti apakah format politik perekonomian bersukmakan martabat negeri agraris dalam hubungannya dengan realitas pasca-industri, dikemukakan secara saksama oleh kandidat pemimpin nasional mendatang. Sang kandidat juga mengemukan agenda-agenda pokok perubahan substansial pertanian sebagai pilar terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat pasca-industri.[]

EKONOMI-POLITIK INDONESIA

REDAKSI

* Anwari WMK (Riset dan Penulisan)

* Meddy Iswandarto (Associate)

* Rayhan Afkar Averoes (Associate)

KONTAK

* Telp Seluler: 082113965682, 081808933018

* Email: anwariwmk2010@gmail.com

DONASI

* Rekening BCA: 0840411109